JAKARTA, Tegak news.com – Praktik penegakan hukum di Indonesia kembali menjadi sorotan. Pakar hukum Beni F. Surbakti, SH, mengkritik sistem peradilan pidana yang dinilainya cenderung terjebak pada formalitas dan berpotensi mengorbankan hak asasi manusia, khususnya terhadap terdakwa yang telah lebih dulu ditahan.
Kritik tersebut disampaikan Beni melalui sebuah video yang diunggah di akun Facebook pribadinya yang dilihat tegak news.com, (14/1/2026). Dalam video tersebut, Beni menyoroti logika penegakan hukum yang berkembang di lapangan, yang menurutnya menunjukkan kecenderungan mengkhawatirkan.
Menurut Beni, seseorang yang sudah berstatus sebagai tahanan hampir mustahil memperoleh putusan bebas. Ia menilai kondisi tersebut berkaitan dengan konsekuensi hukum berupa kewajiban negara membayar ganti rugi atas masa penahanan apabila terdakwa diputus tidak bersalah.
“Ada enggak orang yang sudah ditahan sekian bulan lalu dibebaskan hakim? Seribu satu. Jadi kalau sudah ditahan, siap-siap saja di dalam. Enggak ada lagi gunanya membela diri,” ujar Beni dalam video tersebut.
Ia menilai, dalam praktiknya, hakim kerap enggan mengambil risiko membebaskan terdakwa karena khawatir berdampak pada kewajiban negara membayar ganti rugi. Akibatnya, putusan bersalah tetap dijatuhkan, meskipun dengan hukuman ringan, semata-mata agar negara tidak menanggung beban finansial.
“Hakim tidak mau menanggung risiko terhadap orang yang tidak bersalah. Akhirnya yang penting diputus bersalah, walau hukumannya ringan, supaya negara tidak perlu membayar,” kata Beni.
Ia menambahkan, logika tersebut membuat hukum kehilangan substansinya dan hanya dijalankan sebagai formalitas belaka. “Kalau setiap orang yang dibebaskan negara harus keluar uang, hakimnya bisa kena marah. Ya sudah, dihukum saja walau sedikit. Yang penting negara tidak bayar,” ujarnya.
Beni menegaskan bahwa penahanan tidak boleh dilakukan secara sembarangan karena menyangkut nasib dan masa depan seseorang. Menurut dia, penahanan bukan sekadar prosedur administratif, melainkan keputusan besar yang berdampak langsung pada kehidupan manusia.
“Menahan seseorang bukan sekadar prosedur administratif. Ini pertaruhan hidup manusia. Makanya jangan sembarangan menangkap orang,” katanya.
Ia juga mengingatkan aparat penegak hukum polisi, jaksa, dan hakim agar lebih bijak dalam menerapkan penahanan, terutama terhadap kelompok rentan.
“Kalau memang tidak penting, tidak perlu ditahan. Nenek-nenek atau ibu hamil buat apa ditahan? Karena sekali ditahan, kalian akan merasa terbebani dan tidak berani membebaskan meski mereka tidak bersalah,” ujar Beni.
Meski demikian, Beni menegaskan dirinya tidak memprotes penahanan terhadap pelaku yang benar-benar bersalah. Ia menekankan bahwa penegakan hukum ideal adalah penegakan hukum yang adil dan berani mengambil keputusan berdasarkan kebenaran.
“Saya tidak memprotes orang bersalah dihukum. Silakan dihukum, tapi lakukan dengan benar. Kalau tidak bersalah, ya harus dibebaskan,” pungkasnya.
(jainal)
